oleh

Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumatera Selatan-Jambi : Ada Yang Janggal Dengan PERMEN LHK

Kanal:Nasional|198 dilihat

REPORTASE – Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumatera Selatan-Jambi mencurigai penerbitan Permen LHK
Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Koalisi beranggotan 36 LSM itu menduga, Permen yang mulai berlaku 24 April 2019 lalu dan diterbitkan untuk memudahkan PT Marga Bara Jaya (MBJ) mendapatan izin dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna membangun jalan khusus angkutan batubara yang melewati kawasan Hutan Harapan, yang merupakan hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera.

Menurut Ali Goik selaku koordinator koalisi, Permen LHK Nomor P.7 itu diterbitkan untuk mengganti Permen LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018. Padahal, Permen LHK nomor P.27 itu diterbitkan 13 Juli 2018, atau baru 8 bulan berlaku.

“Penerbitan Permen LHK itu janggal
karena belum setahun berlaku tapi sudah diganti. Kami curiga, kehadiran Permen yang baru adalah untuk mengakomodasi PT MBJ agar bisa membangun jalan khusus angkutan batubara melewati Hutan Harapan,”kata Ali Goik yang juga direktur Yayasan Depati ini.

Kecurigaan koalisi LSM dua provinsi ini beralasan, pada Permen LHK yang lama, Pasal 12 Ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang
dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan serta Hutan
Desa.

Hutan Harapan dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki) berdasarkan IUPHHK-RE yang diterbitkan KLHK.

Pada Permen LHK yang baru, sebetulnya tidak ada yang diubah, tapi ada penambahkan pada Pasal 12 Ayat 1 huruf c, yang sebelumnya tidak ada.

Bunyi Pasal 12 Ayat 1 huruf c adalah
bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan.

KLHK Memihak PT MBJ, Abdul Haris menyoroti frasa, ‘dikecualikan terhadap permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan’.

“Kalimat ini yang kami curigai. KLHK dengan sengaja mengubah
Permen yang lama dengan Permen yang baru, agar PT MBJ bisa membangun jalan khusus angkutan batubara dalam kawasan Hutan Harapan, tanpa menabrak aturan yang sudah ada,”kata Abdul Haris Ketua SBC.

“Padahal kawasan yang dilewati jalan khusus angkutan batubara
itu merupakan hutan dataran rendah tersisa di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi.”tambahnya.

Pihak koalisi 36 LSM di Sumatera Selatan dan Jambi ini menduga, kejanggalan sudah tercium saat pembahasan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Andal) Rencana Kegiatan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT MBJ.

Rapat yang digelar Komisi Penilai Amdal Pusat, berlangsung tiga kali yaitu di Kantor KLHK Jakarta pada 20 Februari 2019 lalu, di Palembang, 27 Maret 2019 dan di kantor KLHK Jakarta lagi, 1 Juli 2019 lalu.

Pada dua kali rapat awal, sebagian besar peserta menolak rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara melewati kawasan Hutan Harapan.

Penolakan itu terkait dengan
Permen LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, sehingga tidak memungkinkan PT MBJ mendapatkan izin membangun jalan di kawasan yang sudah dibebani IUPHHK-RE.

Namun, menjelang rapat ketiga, tiba-tiba KLHK menerbitkan Permen Nomor
P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019. Kehadiran Permen LHK yang baru ini ternyata “maknyos”.

“Pihak kementerian sudah terang-terangan memihak PT MBJ. Permen LHK yang semula melarang pemberian IPPKH di kawasan yang sudah dibebani izin, dengan mudah bisa diubah,
demi memuluskan langkah PT MBJ,”ujar Ali Goik.

Melalui dokumen yang sudah direvisi, PT MBJ mengusulkan dua trase jalan khusus angkutan batubara, yakni di dalam kawasan Hutan Harapan, dan di luar kawasan Hutan Harapan.

Saat rapat Komisi Penilai Amdal Pusat, 1 Juli 2019, sebagian besar peserta tetap keberatan jika jalan dimaksud melewati Hutan Harapan.

Meski demikian, dalam berita acara, tidak ada ketegasan menyangkut trase jalan yang akan dilewati PT MBJ.

Yang menarik, meski belum ada keputusan terkait trase jalan khusus angkutan batubara yang akan dilewati PT MBJ, dikabarkan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK
sudah memberikan rekomendasi. Isinya menyetujui trase jalan yang akan dilewati PT MBJ, yakni melewati kawasan Hutan Harapan. PT MBJ saat ini tengah menunggu persertujuan Menteri LHK.

“Kemungkinan besar PT MBJ akan mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan, karena tidak ada pertaturan yang dilanggar,” kata seorang sumber di KLHK, yang dikutik
Koalisi Anti Perusakan Hutan.

Jika KLHK menerbitkan IPPKH kepada PT MBJ, dan Hutan Harapan akan dilewati jalan khusus
angkutan batubara, dikhawatir kawasan hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera terancam akan habis, mengingat akses masuk ke dalam kawasan makin terbuka.

Dalam keterangan persnya, Koalisi LSM dari dua propinsi ini meminta PT MBJ tidak perlu membangun jalan baru, karena dampak yang akan ditimbulkan. Sebab, jalan yang ada dan sudah digunakan selama ini untuk mengangkut batubara, dari lokasi tambang menuju
stocpile, masih layak digunakan.

Jalan yang disebut warga sebagai jalan Conoco Philip ini telah lama dimanfaatkan perusahaan tambang batubara.

Selain itu, menurut Ali Goik, masih ada jalan alternatif lain, yakni melewati jalan yang selama ini dimanfaatkan dan berada dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PTSejahtera Bahagia Bersama (SBB).Namun, dikabarkan, PT SBB keberatan jika jalan yang berada di lahan konsesi mereka dimanfaatkan untuk dilewati angkutan batubara.

Menurut Ali Goik, baik PT MBJ maupun KLHK, tidak berani memanfaatkan jalan yang berada di kawasan HTI milik PT SBB. Padahal, jalan HTI ini jauh lebih aman dan tidak menimbulkan dampak berarti jika dilewati oleh angkutan batubara.

“Kalau membuat jalan baru dan melewati hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera, kami dengan tegas menolak,” ujarnya.

“Orang kementerian (KLHK-red.) tidak berani memanfaatkan jalan dimaksud. Ada orang ‘kuat’ di perusahaan HTI milik Haji Alim, sehingga jalan khusus angkutan batubara akhirnya mengorbankan Hutan Harapan,” ungkap Ali Goik.

Penulis : | Editor : A. Fajar | Sumber : Reportase.net
Hashtags :
Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

News Feed