oleh

HAM, Pendekatan Hak Konstitusional Bagi Penghayat Kepercayaan

Kanal:Opini|0 dilihat

Oleh : Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H., C. L. A.

Dalam rangka memperingati hari HAM Internasional yang jatuh setiap
tanggal 10 desember, cukup relevan kiranya untuk melihat dan membahas
kembali beberapa persoalan terkait dengan isu HAM yang baru – baru ini
terjadi.

Salah satu perdebatan yang cukup tajam dan serius dalam khazanah
kemajemukan dan kerukunan umat ber(agama), di mana sangat erat
kaitannya dengan dimensi HAM, ialah putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
ikhwal legalisasi bagi penghayat kepercayaan di Indonesia, yang diputus MK dalam perkara bernomor 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 07/11/2017.

Jikalau dilihat kembali putusan MK dalam perkara a quo, aroma dan nuansa
hak azasi manusia (HAM) yang disandarkan pada ketentuan Pasal 28 UUD

1945 sangatlah dominan terasa.
Hal tersebut tentu tidaklah terlepas dari apa yang diperjuangkan oleh para
pemohon (penggugat) dalam perkara a quo di MK, yang sejatinya memang
menuntut persamaan hak konstitusional sebagai warga negara, yang selama
ini merasa mendapat perlakuan yang diskriminatif dan dibedakan dengan
masyarakat ber(agama) lainnya.

Melihat realitas tersebut, dalam tulisan ini tidak akan dibahas (kembali)
persoalan substansial serta beberapa isu krusial lain di dalam polemik
sebagaimana dimaksud, sebab secara prinsip hal tersebut telah diulas dalam
beberapa tulisan (saya) sebelumnya.

Namun, melalui opini singkat ini, akan fokus untuk melihat persoalan HAM
itu sendiri bagi penghayat kepercayaan, yang memang secara umum diatur
dalam bab tersendiri (mengenai HAM) di dalam konstitusi.

Apabila mereview kembali putusan MK dalam perkara a quo, dapat dilihat
senyatanya MK dalam pertimbangannya berpegang dan berpedoman pada
ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan juga setiap
orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, dan dikuatkan dalam
ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak
beragama merupakan hak asasi manusia.

Secara liniear, kedua ketentuan tersebut di atas dipandang sebagai alasan
dan pijakan rasional bagi MK dalam melihat penghayat kepercayan sebagai
subjek konstitusi, sehingga memandang bahwa bagi penghayat kepercayaan juga seharusnya mendapatkan hak konstitusional yang sama dengan apa
yang dimiliki oleh masyarakat beragama.

Sesungguhnya apabila dilihat secara sistematis, pandangan yang
diungkapkan MK, tidaklah melihat pembatasan secara limitatif yang ada di
dalam konstitusi.

Terlepas dari silang pendapat yang ada, namun senyatanya bila dilihat kembali original intent BAB XA UUD 1945 keberlakuannya tidaklah bersifat mutlak (bebas, tanpa batas), akan tetapi keberlakuannya dapat dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Hal tersebut tentu dapat dirujuk dari beberapa alasan; pertama, dapat dilihat
dari penempatan Pasal 28 J UUD 1945 sebagai pasal penutup dari seluruh
ketentuan yang mengatur mengenai HAM di dalam konstitusi, di mana di
dalamnya memberikan batasan untuk menghormati HAM orang lain, dan
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Inilah sesungguhnya original intent pembentuk UUD 1945, di mana lebih lanjut hal ini dapat dijadikan pijakan konstitusional untuk menengahi perbedaan pendapat dari ketentuan terhadap non-derogable rights (Pasal 28I), dan ketentuan mengenai human right limitation (Pasal 28J).

Kedua, rujukan yang juga cukup relevan ialah Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang sejatinya melahirkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, di mana dapat dilihat semangat kedua produk hukum tersebut ialah melihat bahwa HAM senyatanya bukan tanpa batas (liberal), namun tetap dimungkinkan dilakukan pembatasan secara objektif dan reasonable.

Ketiga, rujukan selanjutnya dapat diambil dari beberapa pertimbangan
hukum putusan MK dalam beberapa perkara, yakni perkara No. 065/PUU-
II/2004 perihal pengujian UU tentang Pengadilan HAM, perkara No. 29/PUU-
V/2007 perihal pengujian UU Perfilman, dan perkara No. 2-3/PUU-V/2007
perihal pengujian UU tentang Narkorika, di mana mana secara substansif,
dengan mensandarkan pada penafsiran sistematis (sistematische
interpretatie), MK menyatakan bahwa HAM yang diatur dalam Pasal 28A s.d
Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J
UUD 1945.

Hal mana yang sejatinya tetap bersesuaian dengan beberapa
rujukan dan alasan sebelumnya, namun sebaliknya tidaklah dijadikan dasar
dan pijakan dari putusan MK dalam perkara a quo.

Kembali dalam konteks penghayat kepercayaan, sejatinya perlu dilihat bahwasannya hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan, yang dijamin di dalam konstitusi tetaplah harus menghormati hak konstitusional 

komunitas (masyarakat) beragama serta dibatasi pula oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagai konsensus bersama,
yang mengakui dan melegitimasi 6 (enam) agama resmi di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS/1965 dan Penjelasan Pasal 1 UU Penodaan Agama, yang menyatakan bahwa agama – agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

Kemudian dapat dilihat kembali, pendekatan konstitusional terhadap
penghayat kepercayan tidak dapat serta merta menduplikasi ‘kebebasan’
yang dijamin pula di dalam Pasal 29 UUD 1945, di mana sesungguhnya
ketentuan tersebut merujuk pada objek dari agama (masyarakat beragama)
dan aliran kepercayaan (bagi penghayat kepercayaan) itu sendiri, yang juga
hanya mengakui aliran kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dengan
konsep negara yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari berbagai testimoni tersebut di atas, dapatlah dilihat sejatinya putusan
MK terkait dengan legalisasi bagi penghayat kepercayaan, tidaklah dapat
dipandang sebagai perkembangan (positif) dalam konteks HAM di Indonesia.

Hal tersebut justru sebaliknya berpretensi besar menganggu stabilitias dan kerukunan tatanan kehidupan ber(agama) yang selama ini telah terjalin, dimana sesungguhnya negara di dalam konstitusi telah memberikan ruang dan keberpihakan bagi ‘penghayat kepercayaan’.

MK yang dalam putusannya memandang bahwa bagi penghayat kepercayaan
mempunyai hak konstitusional yang dapat dipersamakan dengan komunitas
(masyarakat) beragama, secara ekstensif menegasikan batasan dan realitas
perkembangan sosialhistoris antara agama dan aliran kepercayaan itu
sendiri. Senyatanya, bagi penghayat kepercayaan telah diakui (ada) sejak
dahulu kala – jauh sebelum agama itu ada, yang secara prinsip dalam
pemenuhan HAM tidaklah dibedakan, dan tetap dijamin dalam semua
bidang.

Hanya saja, secara praktis dalam realitas sosial aliran kepercayaan
tersebut dianggap lebih dekat ke arah tradisi atau warisan budaya lokal
(heritage) masyarakat setempat dalam ritual spiritual (budaya lokal).

Note: Penulis adalah Praktisi (Penggiat) Hukum, Tenaga Ahli DPR RI & Ketua IMMH UI

 

Penulis : | Editor : A. Fajar | Sumber : Reportase.net
Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Komentar

News Feed