oleh

Walhi Sumsel Nilai Pemerintah Masih Beri Izin Perusahaan di Wilayah Karhutla

Kanal:Headline, Lingkungan, Nasional|71 dilihat

REPORTASE –  Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan Hairul Sobri menilai pemerintah belum sepenuhnya menegakan hukum terhadap izin-izin perusahaan yang memiliki titik api lahan yang rawan kebakaran.

“Kami belum melihat penegakan hukum terhadap izin-izin perusahaan yang memiliki titik api,” ujar Hairul Sobri saat dihubungi tim REPORTASE.net, Kamis (25/7).

Hairul mengungkapkan, pihaknya yakin perusahaan-perusahaan yang merencanakan restorasi belum mengumpulkan data-data pemulihan terkait restorasi gambut terhadap pemerintah.

“Sampai sekarang kami yakin perencanaan restorasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan belum mengumpulkan dokumen pemulihan restorasi gambut terhadap pemerintah. Kalaupun itu sudah ada, apakah sudah berjalan? Kalau itu memang tidak berjalan berarti sama saja sia-sia yang dilakukan oleh pemerintah,”ujarnya.

Baca :   Berita Foto : Jelang Iduladha 1440 H, BPBD dan TNI Masih Padamkan Api di OI

Selanjutnya, ia mengatakan kalau pemerintah tidak mampu untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta restorasi gambut, pihaknya menilai masyarakat bisa mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau untuk ditingkatan masyarakat sebenarnya sudah clear, karena karhutlah terjadi titik hotspotnya itu rata-rata di wilayah perusahaan-perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Harusnya pemerintah kalau tidak mampu masuk ke dalam perusahaan untuk melakukan intervensi, tinggal serahkan kepada masyarakat. Masyarakat mampu kok untuk memulihkan,”ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumsel tersebut.

Baca :   Ibunda SBY Jatuh Sakit

Menurutnya, masalah ini sejalan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, maupun pemerintahan di kabupaten. Ia menambahkan banyak juga perusahaan yang ditemukan diberi izin oleh pemerintah padahal posisi perusahaan itu berada masuk kedalam wilayah kebakaran gambut besar yang digugat oleh pemerintah lalu.

“Yang kita temui, perusahaan-perusahaan masih diberi izin dan diberikan izin baru, padahal perusahaan tersebut berada di wilayah kebakaran gambut yang besar yang telah di gugat oleh pemerintah di Mahkama Agung pada 2015 lalu,”katanya.

Baca :   Tangkap Tangan Pelaku Pembakaran Lahan dan Hutan, TNI -Polri Beri Hadiah

Hairul Sobri mengatakan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat pada janji politik presiden yang akan melakukan pemberhentian di wilayah-wilayah gambut, tapi buktinya masih banyak yang diberikan izin contohnya di Ogan Komering Ilir.

Penulis : | Editor : A. Fajar | Sumber : Reportase.net
Hashtags :
Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

News Feed