oleh

Walikota Palembang Ringankan Biaya Beli Rumah

Kanal:Palembang|275 dilihat

REPORTASE – Untuk meringkankan masyarakat dalam memiliki rumah, Walikota Palembang Harnojoyo berencana memberikan keringanan bagi masyarakat dengan menaikkan bea BPHTB masyarakat dari Rp 60 juta menjadi Rp 100 juta.

“Kita terus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tidak hanya air bersih dan jalan. Kita juga meringankan beban pajak kepemilikan lahan dan hunian,” sampainya dalam bincang-bincang bersama rekan-rekan media di kediaman dinas Jalan Tasik, Kamis 1 Februari 2018.

Lebih lanjut disampaikan Harnojoyo, program pembangunan Tahun 217 telah berakhir. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang merangkum keseluruhan capaian hasil pembangunan, kekurangan-kekurangan serta program-program pembangunan di Tahun 2018 mendatang.

Hal itu tidak cukup dengan pembangunan secara fisik. Tapi perlu juga pembangunan secara mental dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Ada beberapa unsur yang menentukan kemajuan suatu pembangunan, salah satunya dari unsur sosial. Dimana, pada tahun 2018 ini, dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kita juga memberikan keringanan seperti menaikkan bea BPHTB jadi Rp100 juta dan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp100 ribu kebawah,” terangnya.

Harnojoyo memastikan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengisi jabatan esellon II, III dan IV di badan, dinas maupun sekretariat, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bekerja dan memiliki kredibilitas sebagai pejabat yang menjalankan amanah masyarakat.

Meskipun ia mengakui masih ada beberapa program-program Pemkot yang belum maksimal dilakukan. Dan kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi agar program program yang dilakukan bisa tepat sasaran.

“Yakinlah jika Pemkot Palembang sudah all out dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana, ada beberapa yang sudah berjalan dan akan dilanjutkan dikemudian hari,” ulasnya.

Terkait dengan bea BPHTB dan keringanan PBB, saat ini sedang dalam tahap pemabahasan. Dimana, pada tahun ini akan segera direalisasikan.

“Kita masih godok terkait aturannya. Kita harus koordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang,” tandasnya.

Penulis : | Editor : A. Fajar | Sumber : Reportase.net
Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Komentar

News Feed