oleh

Takut Laporan Tindak Pidana Calon Kepala Daerah di Manfaatkan, Polisi Lakukan Ini

Kanal:Palembang|0 dilihat

REPORTASE – Laporan tindak pidana kepada para calon kepala daerah pada Pilkada sering dimanfaatkan para oknum untuk menjatuhkan lawan politik mereka. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sendiri mengantisipasi hal tersebut agar situasi politik pada Pilkada 2018 nanti akan tetap berlangsung kondusif.

Meski demikian, potensi upaya kriminalisasi dan budaya saling lapor antar calon kepala daerah saat diselenggarakannya tahapan pilkada tetap akan ada.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Arison Hendra mengatakan, pada Pilkada nanti, pihaknya membuat tim khusus yang menangani setiap pelaporan terhadap para calon kepala daerah berupa Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada.

Dalam tim tersebut, selain melibatkan anggota polisi, panitia pengawas pemilu, serta kejaksaan juga akan ikut bergabung. Saat, masuknya laporan dari masyarakat terkait salah satu calon kepala daerah, Tim Gakkumdu akan meneliti kasus.

“ jika ada laporan dari masyarakat atau tim sukses para calon, Gakkumdu yang akan menentukan apakah laporan tersebut termasuk pelanggaran aturan pilkada atau termasuk pidana umum perseorangan,” kata Arison, Selasa 2 Januari 2018.

Arison menjelaskan, apabila laporan tersebut ditemukan pelanggaran aturan Pilkada, maka Banwaslu yang akan melakukan tindakan. Namun, jika  laporan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana umum, pihak kepolisian yang akan memproses penyelidikan.

“ Kalau laporan dugaan tindak pidana umum pribadi atau perseorangan terhadap para calon, akan tetap diterima dan akan diproses,” ujarnya.

Berbeda pada penetapan tersangka untuk masyarakat umum, calon kepala daerah yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran, akan dilakukan penundaan penetapan tersangka hingga tahapan pilkada selesai.

 

Itu dilakukan untuk mencegah penyelidikan tersebut dimanfaatkan untuk keuntungan politik dan dipolitisasi oleh lawan politiknya tersebutm serta menghilangkan upaya kriminalisasi yang sangat berpotensi muncul saat pilkada berlangsung.

“ berbeda jika tertangkap Tangan,seperti korupsi atau narkoba dan tindak pidana umum lainnya, itu tidak bisa dicegah. Status tersangka langsung disematkan pada yang bersangkutan,” jelas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. (Red)

Penulis : | Editor : A. Fajar | Sumber : Reportase.net
Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Komentar

News Feed