oleh

Komisioner KPU Palembang Disebut Hilangkan Hak Pilih Warga Saat Pemilu 2019

REPORTASE – Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang terkait kasus tindak pidana pemilu, Jumat (5/7).

Tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Ursula Dwi dan Rico Budiman serta Indah Dewi dalam dakwaan tersebut menyebutkan, jika para terdakwa telah melanggar pasal 554 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca :   Kereta Api di Sumatera Akan Tersambung dari Aceh Hingga Lampung

“Terdakwa telah melakukan tindak pidana, mereka yang turut serta menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya saat pemilu,”ujar Rico membacakan dakwaan dalam ruang persidangan.

Rico menambahkan, bahwa banyak terjadi kekurangan surat suara dalam pelaksanaan pemilu pada 17 april lalu. Dimana seharusnya ketua KPU melakukan pengecekan dilapangan untuk memastikan seluruh warga menyalurkan hak pilihnya.

Baca :   Civil Fest 2019 Segera Digelar dengan Kegiatan Yang Inspiratif dan Inovatif

Namun, kelima komisioner KPU Kota Palembang tersebut, tidak menjalankan perintah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga orang lain kehilangan hak suaranya.

“Banyak surat suara tidak sesuai dengan DPT, sehingga banyak warga yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, karena kekurangan surat suara,”katanya.

Setelah mendengar dakwaan itu, Ketua Hakim dalam persidangan tersebut, Erma Suharti menskor sidang hingga pukul 13.00 WIB setelah Salat Jumat.

Penulis : | Editor : A. Fajar | Sumber : Reportase.net
Hashtags :
Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

News Feed